MAHASISWA ASAL KABUPATEN DOGIYAI DENGAN TEGAS MENOLAK PEMEKARAN KABUPATEN MAPIA RAYA

Jubi, Abepura – Mahasiswa asal kabupaten Dogiyai dari wilayah Mapia menolak sejumlah oknum yang memperjuangkan pemekaran Daerah otonomi Baru (DOB) Mapia Raya.
Penolakan itu disampaikan mahasiswa Mapia dalam jumpa pers di cafe Prima Garden, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (29/08/2015)




“Kami menolak tegas pemekaran yang diperjuangkan,” kata Musa Boma kepada awak media. Katanya, mahasiswa asal Mapia menolak lantaran daerah itu belum siap menjadi satu wilayah DOB. Sejumlah hal yang menjadi persyaratan utama sebuah wilayah kabupaten belum terpenuhi dan belum melalui proses yang normal.
Pemekaran harus melalui proses dialog dan rekomendasi rakyat tetapi tim yang memperjuangkan pemekaran tidak melakukannya, kata Boma.

“Tidak pernah dialog dengan warga. Tim pemekaran juga belum melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Dogiyai. Buktinya sidang DPR kemarin tidak menyebut satu poin pun mengenai pemekaran. Kalau begitu, dari mana anggaranya, mereka main terbang ke Jakarta urus pemekaran,” tanya Boma.
Penolakan senada disampaikan, rekan Boma, Imanuel Magay. Ia mengatakan tim yang memperjuangkan pemekaran tidak memperhatikan UU pemekaran. Pemekaran harus memenuhi sejumlah seyarat. Syarat penduduk, wilayah, sumber pendapat daerah dan yang paling utama syarat persiapan sumber daya manusia.

“Semua syarat ini harus siap tetapi kenyataannya tidak. Sarjana dari tempat ini saja tidak sampai 100 orang. Pemekaran Dogiyai saja belum mampu membangun. Kalau begitu, mau apa perjuangan Tim pemekaran ini?” katanya.
Katanya, pemekaran ini hanya melahirkan konflik. Warga hingga elit politik wilayah ini belum dewasa dalam pendidikan politik pembangunan daerah. Buktinya, kata Magay, pemilihan kepada daerah waktu yang lalu membuat perpecahan antar marga, kampung dan wilayah.
“Kalau pemekaran lagi, warga yang sudah baku benci, pemilihan kepala daerah pasti terjadi konflik,” tegasnya.

Moses Iyai, salah satu mahasiswa yang hadir dalam jumpa pers itu mengakui, pemekaran itu hanyalah kepentingan elit politik. Karena, kenyataan kehadiran Kabupaten Dogiyai, belum mampu menjamin kehidupan masyarakat. Pemerintah belum mampu membangun satu kehidupan warga yang kokoh dari sebagai bidang kehidupan.
“Anehnya, pemerintah pusat tanpa melihat, lakukan pemekaran wilayah,”kata Iyai. (Mawel Benny)