MAHASISWA ASAL KABUPATEN DOGIYAI DENGAN TEGAS MENOLAK PEMEKARAN KABUPATEN MAPIA RAYA

Jubi, Abepura – Mahasiswa asal kabupaten Dogiyai dari wilayah Mapia menolak sejumlah oknum yang memperjuangkan pemekaran Daerah otonomi Baru (DOB) Mapia Raya.
Penolakan itu disampaikan mahasiswa Mapia dalam jumpa pers di cafe Prima Garden, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (29/08/2015)




“Kami menolak tegas pemekaran yang diperjuangkan,” kata Musa Boma kepada awak media. Katanya, mahasiswa asal Mapia menolak lantaran daerah itu belum siap menjadi satu wilayah DOB. Sejumlah hal yang menjadi persyaratan utama sebuah wilayah kabupaten belum terpenuhi dan belum melalui proses yang normal.
Pemekaran harus melalui proses dialog dan rekomendasi rakyat tetapi tim yang memperjuangkan pemekaran tidak melakukannya, kata Boma.

“Tidak pernah dialog dengan warga. Tim pemekaran juga belum melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Dogiyai. Buktinya sidang DPR kemarin tidak menyebut satu poin pun mengenai pemekaran. Kalau begitu, dari mana anggaranya, mereka main terbang ke Jakarta urus pemekaran,” tanya Boma.
Penolakan senada disampaikan, rekan Boma, Imanuel Magay. Ia mengatakan tim yang memperjuangkan pemekaran tidak memperhatikan UU pemekaran. Pemekaran harus memenuhi sejumlah seyarat. Syarat penduduk, wilayah, sumber pendapat daerah dan yang paling utama syarat persiapan sumber daya manusia.

“Semua syarat ini harus siap tetapi kenyataannya tidak. Sarjana dari tempat ini saja tidak sampai 100 orang. Pemekaran Dogiyai saja belum mampu membangun. Kalau begitu, mau apa perjuangan Tim pemekaran ini?” katanya.
Katanya, pemekaran ini hanya melahirkan konflik. Warga hingga elit politik wilayah ini belum dewasa dalam pendidikan politik pembangunan daerah. Buktinya, kata Magay, pemilihan kepada daerah waktu yang lalu membuat perpecahan antar marga, kampung dan wilayah.
“Kalau pemekaran lagi, warga yang sudah baku benci, pemilihan kepala daerah pasti terjadi konflik,” tegasnya.

Moses Iyai, salah satu mahasiswa yang hadir dalam jumpa pers itu mengakui, pemekaran itu hanyalah kepentingan elit politik. Karena, kenyataan kehadiran Kabupaten Dogiyai, belum mampu menjamin kehidupan masyarakat. Pemerintah belum mampu membangun satu kehidupan warga yang kokoh dari sebagai bidang kehidupan.
“Anehnya, pemerintah pusat tanpa melihat, lakukan pemekaran wilayah,”kata Iyai. (Mawel Benny)

Dua Jurnalis New Zealand Meliput di Papua

 

Sebelumnya Wartawan TV Prancis Wawancarai Gubernur 

JAYAPURA – ZONADAMAI.COM:  Dua wartawan Televisi asal New Zealand kembali masuk ke Wilayah Papua, Kamis, (27/8/2015) dan melakukan wawancara khusus dengan Pemerintah Provinsi Papua yang diwakilkan Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen di ruang kerjanya.
Sebelumnya, salah satu Wartawan TV asal Prancis dua bulan lalu juga mendatangani Papua dan melakukan wawancara dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Seketaris Daerah Papua Hery Dosinaen kepada wartawan usai memberikan keterangan pers kepada pers asing, mengaku kedatangan dua jurnalis ini ke Papua untuk menanyakan ibu (betatas) yang merupakan makanan pokok masyarakat pegunungan Papua.

“Siapapun datang kesini kami menerima, sesuai apa adanya. Terserah pihak lain mau memandang seperti apa, yang jelas dalam NKRI Presiden telah memberikan kebebasan kepada semua wartawan, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ucap Sekda Papua.

Sekda jelaskan, untuk Papua ada dua makanan pokok, dimana masyarakat pesisir pantai adalah sagu, sementara pegunungan adalah ubi. Inilah yang sebetulnya identik dengan masyarakat yang ada di Australia, karena mereka mempunyai kesamaan dengan masyarakat pegunungan, terutama mengenai bagaimana makanan itu dikelola, memanen, memasak dan mengkonsumsi.
“Ini yang mau diangkat menjadi wisata ekonomi kreatif, yang kedepan bisa dikemas untuk bagaimana masyarakat pegunugan mulai dari menanam sampai dengan konsumsi serta bakar batu dan juga wisata wisata yang bisa dinikmati,” kata Hery.
Untuk Papua, kata Hery, pemerintah Papua telah membagi lima wilayah adat, dimana satu wilayah adat bisa mengakomodir beberapa kabupaten.
“Saya kira bukan hal yang sangat sulit ketika semua aparatur melaksanakan tugas dengan baik, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga semua lini harus bangkit untuk melihat bagaimana perjuangan untuk hidup,” katanya lagi.
Saat diminta tanggapan soal kedatangan jurnalis asing ke Papua, Hery katakan, siapapun wartawan asing yang datangan ke Papua, pemerintah provinsi pasti menerimanya.
“Siapapun datang kesini kami menerima, sesuai apa adanya. Terserah pihak lain mau memandang seperti apa, yang jelas dalam NKRI Presiden telah memberikan kebebasan kepada semua wartawan, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua AJI Jayapura, Viktor Mambor yang mendampingi dua wartawan asing tersebut kepada Pasific Pos mengaku dalam beberapa bulan kedepan, Papua akan dikunjungi oleh wartawan asing dari berbagai negara.
Oleh karena itu, Viktor minta kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/kota untuk bisa siap menerima mereka jika diwawancari.
Sebab, kata pimpred Tablod Jubi.com itu, beberapa wartawan asing yang akan masuk ke Papua telah mengantongi visa masuk ke Papua. katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, FX Mote, mengaku pemerintah Provinsi Papua siap menerima wartawan asing yang ingin meliput ke Papua.
Hanya saja, Karo Humas minta jika ingin melakukan wawancara dengan pejabat Papua, terlebih dahulu bisa menyurati, sehingga pemerintah bisa menyiapkan materi yang ingin didapat.
Terkiat dengan kunjungan mereka ke Kabupaten atau Kota di Papua, Karo Humas berharap pemda Kabupaten dan Kota pun harus siap menerima dan menyampaikan informasi soal pembangunan yang baik.
Karena mereka masuk ke Papua pada prinsipnya ingin mengetahui informasi soal pembangunan yang dibangun oleh Pemerintah selama ini. [http://www.pasificpos.com]

Solomon Perdana Menteri Kepulauan Mendukung Papua Barat Bergabung Forum Kepulauan Pasifik

Kami sangat senang untuk melaporkan bahwa Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare telah berjanji dukungannya bagi Gerakan Pembebasan Inggris untuk Papua Barat (ULMWP) bergabung dengan kelompok regional, Forum Kepulauan Pasifik.

 Dalam pertemuan pada hari Jumat dengan Sekjen ULMWP Octavianus Mote, Perdana Menteri menegaskan dukungan untuk Papua Barat bergabung dengan badan regional dan ia juga mengumumkan bahwa pemerintah akan menunjuk seorang utusan khusus Papua Barat.

Pertemuan dengan Hon. Manasye Sogavare

Setelah pertemuan Perdana Menteri, Mr Mote mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri nya 'indah' kepemimpinan selama MSG (MSG) pemimpin puncak di Kepulauan Solomon dan bantuannya untuk penerimaan ULMWP ke MSG.

Mr Mote mengatakan "The ULMWP dan rakyat Papua Barat percaya bahwa waktu sekarang matang dengan kepemimpinan dapat dari Ketua memperoleh dukungan regional maksimum pada perjuangan untuk pengakuan dan pemahaman antara masyarakat internasional,"

Sebagai tanggapan, Perdana Menteri mengatakan, "Papua Barat tetap di jantung Koalisi Demokrat untuk Perubahan Pemerintah dan akan berdiri ULMWP dan rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka untuk pengakuan internasional."

Dia melanjutkan dengan mengatakan "The Kepulauan Solomon Pemerintah di bawah kepemimpinan Koalisi Demokrat untuk Perubahan Pemerintah akan menunjuk seorang Utusan Khusus tentang Papua Barat dan juga akan berusaha masuk Papua Barat ke Kepulauan Pasifik Forum Sekretariat."

Terima kasih kepada Perdana Menteri

Kami ingin menyampaikan kami yang mendalam dan tulus terima kasih kepada Perdana Menteri kepemimpinan sejati dan dukungan yang luar biasa ditampilkan untuk rakyat Papua Barat, yang sangat membutuhkan dukungan internasional lebih lanjut di bangun dari genosida dan pendudukan Indonesia ilegal mereka abadi .

Papua Barat sangat berterima kasih atas solidaritas Melanesia yang kuat dalam mendukung Papua Barat bergabung dengan MSG dan sekarang kami semua sangat berterima kasih untuk dia mendukung Papua Barat bergabung dengan Forum Kepulauan Pasifik juga; serta mengambil langkah penting untuk menunjuk seorang utusan khusus Papua Barat

Kami berharap bahwa inisiatif terobosan ini akan membantu untuk lebih memperkuat solidaritas Melanesia untuk kebebasan Papua Barat, serta memberikan dukungan yang lebih penting untuk ULMWP bergabung dengan Forum Kepulauan Pasifik dan disambut kembali ke keluarga Pacific akhirnya.